Menampilkan postingan dengan label HukumTunjukkan semua
Kisruh Putusan MK Terkait Masa Jabatan Ketua KPK, PAPD Meminta Presiden Turun Tangan
PAPD Meminta Polda Jabar Segera Menangkap Mafia Tambang Emas Di Tasikmalaya
Laporannya Diterima Polrestro Bekasi, AMPUH Apresiasi Kinerja Polres Sekaligus Meminta Segera Ungkap Aktor Intelektual Akun Twitter Jhon Sitorus@miduk17
Direktur Eksekutif PAPD: KPU Telah Gagal Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2024
AMPUH Menghimbau KPU Untuk Lakukan Banding Terkait Putusan Hakim PN Jakpus Yang Memenangkan Partai Prima
Sidang Perdana Sengketa Publik AWPI Melawan Inspektorat Kota Bekasi
Kantor Hukum Puguh Triwibowo Resmi Ajukan Prapid Melawan Polsek Duren Sawit
Terkait Dugaan Penggunaan Plat Nomor Aspal Plt Wali Kota Bekasi, Ketua Bidang Kumham LIN: Saya Masih Yakin Hukum Kita Masih Tajam Ke Atas
Puguh Triwibowo ST SH : Hakim PN Jakbar Tolak Gugatan Para Penggugat ke Pengurus Rusunami CityPark
KSPSI Berkolaborasi Dengan PAPD Mengadakan FGD Kepailitan dan PKPU Dalam Sengketa Hubungan Industrial
Agus Rihat: Praktek Mafia Tanah Sudah Menjadi Rahasia Umum, Polri Harus Berani Mengungkap Praktek Mafia Tanah di Blora Agar Kepercayaan Publik Meningkat
Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi Menolak Pengesahan RUU KUHP
Sidang Lanjutan Sengketa Informasi Publik Antara AWPI Melawan PPID Utama Pemkot Bekasi Memasuki Babak Baru
LSM Vosy RI Akan Melaporkan Dugaan Korupsi Dana BOS Pada SMAN 8 Tambun Selatan Dan Beberapa SMAN Lainnya Ke APH
Diduga Terlibat Dalam Pusaran Korupsi Dana BOS, LSM VOSY RI Melaporkan Kepala KCD Wilayah 3 dan Beberapa Kepala Sekolah Ke Kejati Jabar
Dianggap Melecehkan Profesi Wartawan dan LSM, LIN Meminta Kadisdik Jabar dan Gubernur Jabar mengevaluasi Kepala KCD Wilayah 3
Sekjen VOSY RI : Diduga Melakukan Mark Up Dana Bos, Kepala KCD Unit 3 dan Kepala Sekolah Telah Menghina LSM dan Wartawan Yang Dianggap Pemeras Para Kepala Sekolah
Dianggap Menimbulkan Multi Tafsir, TAMPAK Mendesak Kapolri Segera Merevisi Perkap No 14  Tahun 2011
Terkait Temuan Pemotongan BLT di Ciketing Udik, Ketua LIN Kota Bekasi Meminta Aparat Penegak Hukum Segera Memproses Laporan Tersebut
Babak Baru Kasus Korupsi Rahmat Effendi, KPK Menelusuri Sumber Uang Yang Digunakan Rahmat Effendi Untuk Membeli Aset Pribadinya Berupa Tanah dan Bangunan