JAKARTA, TEGAR NEWS - Swarna Dwipa Institute (SDI) menggelar Dialog Nasional Akhir Tahun 2025 bekerjasama dengan Kementerian Desa dan PDT, dan Asosiasi Forum Asosiasi BUMDES, membahas mengenai rencana pembangunan desa pasca Bencana Ekologi di Sumatera, pada Minggu (28/12/2025).
Dalam pemaparannya para narasumber memaparkan materi dengan data dan sangat bermanfaat bagi peserta dialog serta tercipta komunikasi yang baik antara narasumber dengan peserta dalam sesi tanya jawab mencari solusi atas situasi yang telah terjadi.
Staf Khusus Menteri Desa dan PDT, Pak Yahdil Abdi Harahap, S.H, M.H, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara nomor dunia di dunia dalam peringkat rawan bahaya bencana alam serta berada dalam lingkup Ring of Fire.
"Dalam konteks pasca bencana, kami dari Kementrian Desa tidak memiliki hak dalam upaya pembangunan infrastruktur desa, melainkan mampu memfasilitasi pendampingan desa untuk menjadikan sebuah Desa yang mendiri," katanya.
Masih Yahdil, Bencana ekologi di Sumatera memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi dan ancaman kemiskinan di wilayah tersebut.
Oleh karena itu Kementerian Desa akan terus berupaya melakukan pendampingan terhadap desa desa yang terdampak bencana.
"Kami, akan terus mendampingi desa-desa yang terdampak bencana, agar masyarakat di desa tersebut mampu untuk bangkit dan tumbuh dan mengantisipasi berbagai hal yang mungkin saja terjadi. Karena desa yang kuat dan mandiri dapat membantu terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045," terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Forum BUMDes Indonesia,.KRAT Yani Setiadiningrat, S.Sos, M.M, menyampaikan bahwa banyak juga BUMdes yang terdampak akibat bencana tersebut.
"Oleh karena itu, Asosiasi Forum BUMDes Indonesia akan terus bersama sama dengan Kementerian Desa untuk bersinergi membangun desa pasca bencana, khususnya di bidang pertumbuhan ekonomi di desa yang terdampak bencana," imbuhnya.
Sedangkan Peneliti Swarna Dwipa Institute, Febby Lintang, menuturkan bahaya rentan yang terjadi pasca gempa khususnya terhadap perempuan,anak , kesehatan dan pendidikan.
"Kami, menyarankan perlu adanya upaya pemulihan gangguan mental kepada warga yang terdampak karena kejadian tersebut bisa mengakibatkan trauma yang cukup lama," tuturnya.
Disisi lain, Tohenda S.H, M.H, praktisi hukum dan peneliti bidang hukum Swarna Dwipa Institute menjelaskan, dari sisi hukum mengenai penyebab utama yang terlihat di lapangan terjadinya bencana ekologi tersebut.
"Dari hasil pengamatan, kami melihat bahwa telah terjadi pembalakan liar yang bertentangan dengan UU yang berlaku. Selain itu pembalakan tersebut tidak akan berdampak langsung pada saat pembalakan baru dilakukan, melainkan akan berakibat pada beberapa tahun ke depannya, dan itu terjadi pada bulan November kemarin hingga awal Desember yang mengakibatkan ribuan korban jiwa, dan banyak kerugian materiil dan immaterial," terangnya.
Sosiolog UI,Sukma Widyanti menegaskan, bahwa perlu dilakukan upaya khusus mengenai bencana di Sumatera, karena selain tragedi bencana juga merupakan tragedi kemanusiaan, dimana menelan korban jiwa hingga ribuan jumlahnya.
"Menurut saya, diperlukan langkah langkah khusus oleh pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya," tegasnya.
Moderator dan Founder Swarna Dwipa Institute, Frans Immanuel Saragih, menyimpulkan, dari hasil dialog tersebut pihak SDI melihat bahwa Kementrian Desa dan PDT telah berupaya menemukan solusi mengenai apa yang harus dilakukan terhadap desa desa yang terdampak.
"Selain itu pihak kementerian Desa juga mencoba agar program mereka untuk menciptakan Desa Mandiri bisa diwujudkan secara Nasional. Karena diharapkan dari desa desa yang sudah mandiri akan mampu membangun Indonesia menuju Indonesia Emas di 2045," pungkasnya.(Red/Lunas)
0 Komentar