 |
JAKARTA, TEGARNEWS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaj Purnama atau Ahok tak mau tahu mengenai pernyataan pengelola sampah bantar gebang PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI) yang keduanya mengaku rugi.
“Saya enggak mau tahu pokoknya itu hasil temuan BPK mengatakan mereka harusnya sudah melakukan investasi Rp 700 miliar dan dia tidak melakukan itu. Hanya habis berapa lah itu saya lupa (angkanya),” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).
Ahok tetap bersikeras jika hal tersebut bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Justru, berdasarkan temuan BPK, itu terjadi perubahan pada kontrak dan Joint Operation antara PT GTJ dan PT NOEI yang menjadi penyebab utamanya.
“Terus dia kerjasama dengan pihak ketiga maka uang tiping fee (pengelolaan sampah) itu tidak bisa dikasih langsung ke pihak ketiga. Harusnya tetap ke Godang Tua itu,” lanjutnya.
Ahok heran alasan PT GTJ tidak bisa menangani pengelolaan sampah. Padahal pihaknya telah membayar RP 400 milar per tahun, namun itu dianggap belum cukup bagi PT GTJ.
“Kamu bayar tipping fee aja lebih mahal Rp 400 miliar, masa kamu dengan tipping fee enggak bisa kelola sendiri dan 20 persen tipping fee langsung masuk ke APBD Bekasi,” imbuhnya.
Ahok juga telah memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan terdahulu untuk memberikan SP 1 kepada GTJ atas tindakan tersebut, namun tidak digubris. Maka Ahok pun mengganti kepala dinasnya waktu itu.
Menurut Ahok untuk bisa mengelola sampah sendiri (swakelola) tanpa bantuan dari pihak swasta juga tak terlalu sulit, maka tak perlu terlalu khawatir.
“Saya tekan lagi (Kadinsih DKI Isnawa Adji) yang baru, baru dikeluarkan SP. Ada apa ini? Apa yang susah soal swakelola cuma modal alat berat 6-7 biji doang kok,” kata Ahok.
Hal tersebut diungkapkan Ahok, lantaran ia merasa jika pengelolaan sampah yang telah dipercayakan pada pihak swasta dirasa terlalu mahal. Sehingga jika bisa dikelola sendiri, maka biayanya tidak akan mencapai hingga Rp 400 miliar.
(Steveno)
0 Komentar