BANDAR LAMPUNG, TEGARNEWS.com - Mantan Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung, Juniardi, meminta seluruh pejabat dan badan Publik di Lampung menjadikan Hari Hak Untuk Tahu (Right to Know Day), Senin (28/9/2015) sebagai momen untuk melakukan penguatan transparansi badan publik.
Pejabat daerah harus menjadi motor penggerak transparansi di daerah, jangan lagi ada rapat rapat tertutup, yang selama ini ikut menyuburkan korupsi yang melibatkan politikus dan pejabat daerah. Mereka sering kongkalikong sejak proses penyusunan anggaran hingga pelaksanaan proyek.
"Sungguh janggal jika masih saja ada pejabat publik yang kinerjanya menggunakan duit rakyat dilakukan secara kerja diam-diam dan tertutup. Hari ini bersamaan dengan Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau Hari Keterbukaan Informasi Publik," ujar Mas Jun, panggilan akrabnya, kepada Tegar News, Senin (28/9/2015).
Juniardi mengingatkan tentang kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi publik dengan cara berkala, sedia setiap saat, dan serta merta.
"Tapi selama ini justru ditunjukkan dengan perilaku pejabat publik yang melakukan tugas-tugas negara dengan ketertutupan. Padahal rapat badan publik, bahkan risalah pertemuan itu bagian dari informasi publik, yang wajib disampaikan ke publik, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya pers yang bisa mengakses, tapi juga setiap orang. Itu di jamin di UU KIP," katanya.
Mantan jurnalis senior Lampung tersebut mengingatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden RI, hingga kabinetnya sudah kerap mengingatkan tentang prilaku pejabat publik yang tertutup.
"Rapat badan publik saja tertutup, apalagi bahas rapat anggaran yang harus dilakukan secara terbuka," tegasnya.
Dengan terbuka, lanjut dia lagi, publik akan ikut mengawasi proses kinerja badan publik, dan penduduk Lampung semestinya berhak mengetahui apa apa yang dilakukan badan publik hingga pejabat publiknya.
"Karena jelas yang terjadi selama ini, rakyat diabaikan dalam urusan badan badan publik termasuk soal anggaran. Pemerintah bersama DPRD selalu menggelar rapat rapat badan publik, apalagi soal anggaran secara tertutup. Ini adalah contoh yang sangat tidak mendukung transparansi," tandasnya.
PENULIS: RICKY TAMBA
0 Komentar