JAKARTA, TEGAR NEWS - Maraknya kasus mafia tanah yang melibatkan para oknum petinggi Badan Pertanahan Nasional (BPN) belakangan ini berbanding terbalik dengan program pemerintah khususnya presiden Joko Widodo yang menginstruksikan jajarannya tentang penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat.
Hal tersebut di ungkap oleh Manaek Tua Hutabarat Aktivis 98 yang bertugas di Kementerian ATR/BPN.
"Kenapa itu terjadi?, Ada kesan tidak berdayanya Sofyan Djalil karena para pejabat BPN yang nakal dan bandit mafia tanah sudah pegang rahasia Sofyan Djalil," ujarnya kepada Tegar News melalui pesan singkatnya, Jumat (19/11/2021).
Manaek menambahkan, dapat dicermati hampir semua pejabat tidak berdaya ketika berhadapan dengan maling tanah meski di perkuat dengan UUPA.
"Ada calon pejabat yang berpihak kepada rakyat sesuai UUPA tak akan dilantik sebab membahayakan ekosistem rampok tanah dan oknum aparatur pejabat tinggi kementerian ATR/BPN. Seharusnya perlu diuji statement calon kepala kantor yang berkampanye penyelesaian kasus tanah rakyat dengan melantiknya sekaligus mengevakuasi kinerjanya . Jika ini tidak dilaksanakan berarti ada maling tanah di sana yang mengatur penempatan dan promosi kepala kantor , kepala kantor wilayah bahkan Dirjend- Dirjend," katanya.
Ditempat terpisah aktivis senior Bambang Beator Suryadi ikut mempertanyakan keterlibatan Menteri ATR/BPN terkait dugaan jual beli jabatan di kementerian yang di pimpin Sofyan Djalil tersebut.
"Apakah mungkin Sofyan Djalil bersih dari sogok, kenaikan pangkat, dan promosi penempatan katakanlah yang di sponsori para mafia?," Katanya.
Ia meminta kepada presiden Joko Widodo agar sesegera mungkin mengevaluasi dan mengkaji kembali kinerja para anak buahnya yang diduga tidak taat dalam menjalankan instruksi.
"Saya meminta kepada presiden untuk segera mengambil langkah dan kebijakan terkait maraknya kasus mafia tanah ini, dan bila perlu mencopot para oknum yang di duga terlibat dalam kasus mafia tanah ini," Pungkasnya.(red)
0 Komentar