FORWAKOT: Warga Bandar Lampung Bersatu Pilih Pemimpin yang Pasti Tepat Janji


Foto : Forum Warga Kota (FORWAKOT) Bandar Lampung saat melakukan aksi di Tugu Gajah Bandar Lampung.(dok Istimewa)
  

BANDAR LAMPUNG, TEGAR NEWS -  Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung  yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang sebagai penentu lahirnya pemimpin baru bagi warga Kota Bandar Lampung. Sudah Seharusnya pemimpin yang terpilih tidak sekedar menjadikan warga sebagai obyek politik dengan mengobral janji. Warga harus bersatu untuk memilih pemimpin yang pasti menepati janji-janji politiknya kepada rakyat Bandar Lampung. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Solidaritas Pemuda Demokratik  Lampung Badri pada saat aksi bersama Forum Warga Kota di Tugu Gajah Bandar Lampung.

"Bukan sekedar janji-janji,  setiap Calon Wali Kota harus bikin kontrak politik tertulis dengan warga Kota dan bermaterai, supaya setelah duduk memimpin nanti, warga bisa menagihnya," ujar Badri kepada awak media, Kamis (22/10/2020).

Badri menjelaskan, dengan membuat kesepakatan kontrak politik tertulis, Wali Kota terpilih tidak bisa lari dari tanggungjawab atas janji-janji politiknya dimasa kampanye karena rakyat punya dasar bukti sebagai dasar hukum untuk melakukan gugatan, apabila terjadi pengingkaran.

"Rakyat sudah cukup cerdas dan lelah dengan janji-janji indah yang dinyanyikan menjelang Pilwalkot. Pahitnya terasa setelah Pemimpin duduk di singgasana Balai Kota Bandar Lampung," tegas Badri.

Sementara, Ketua Jaringan Rakyat Miskin kota, Heri Usman menghimbau kepada warga Kota Bandar Lampung untuk untuk menolak money politik dan tidak memilih calon pemimpin yang  membayar suara rakyat dengan uang pada Pilwalkot.

"Bersatu menolak politik uang harus dilakukan, demi terwujudnya demokrasi sejati dan menegakkan kedaulatan rakyat menuju masyarakat Kot Bandar Lampung sejahtera," jelas Heri Usman.

Selanjutnya, Ketua SPD Badri menegaskan 3 point penting bagi rakyat :

1.Soal pelibatan masyarakat miskin dlm menentukan kebijakan

2 .keterbukaan anggaran yg diperuntukkan buat rakyat miskin

3.kontrak politik sebagai bentuk pertanggung jawaban pemimpin terhadap rakyatnya.

"Para calon Wali Kota Bandar Lampung harus mau membuat kesepakatan politik tertulis tentang program pembangunan ekonomi potik dan budaya di Kota Bandar Lampung dan  melaksanakannya," pungkas Badri.

Agenda aksi Forum Warga Kota Bandar Lampung dihadiri  oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Solidaritas Pemuda Demokratik, Badri, Ketua SKAAP Lampung Andre Kemas, Ketua Jaringan Rakyat Miskin Kota Heri Usman dan sejumlah jajaran pengurus organisasi tingkatan Kota Bandar Lampung.(red)

Posting Komentar

0 Komentar