JAKARTA, TEGARNEWS.com - Pengamat Internasional dari Par Indonesia Strategic Research, Jakarta, Guspiabri Sumowigeno mengatakan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam waktu dekat perlu dibahas secara mendalam.
“Topik mengenai kebijakan luar negeri sangat jarang dibicarakan serius dan mendalam dikalangan parpol, seperti tak banyak berdiskusi mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” katanya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan dirinya juga tak pernah mendengar mereka memproduksi buku putih mengenai mau kemana negeri yang populasinya terbesar keempat didunia ini di panggung internasional.
Di DPR, tak terjadi debat yang hangat mengenai MEA. Berbeda sekali dengan bagaimana parlemen Jerman atau Inggris berdebat mengenai keputusan Uni Eropa.
“Saya berharap Presiden Jokowi memiliki informasi yang memadai sewaktu mengambil keputusan go ahead untuk MEA,” ujarnya.
Ia mengatakan jangan sampai keputusan atas nama bangsa dan negara ini dibuat hanya berdasarkan masukan dari sekelompok pejabat dalam birokrasi negara yang selama ini intens terlibat berbagai perundingan internasional baik dengan pejabat negara lainnya maupun dengan kalangan bisnis asing.
Hingga akhir Juli 2015, sudah eksis 463 kesepakatan dari 506 komitmen kesepakatan dalam kerangka MEA. Itu jumlah kesepakatan yang banyak sekali dan ada sekelompok pejabat tinggi pada tingkat Dirjen atau Deputi beberapa Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam perundingan intens di tingkat ASEAN.
Menurut dia, para pejabat inilah yang menyusun laporan mengenai kesiapan berbagai sektor ekonomi Indonesia untuk diliberalisasi dalam konteks MEA. Semoga laporan yang menjadi rekomendasi para menteri pada presiden mengenai kesiapan Indonesia memasuki MEA itu akurat.
Editor: Steveno
0 Komentar