JAKARTA, TEGAR NEWS - Musibah bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di pulau Sumatera, tepatnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah berlangsung selama beberapa hari. Sampai dengan berita ini dibuat telah diperoleh informasi bahwa korban jiwa telah mencapai lebih dari 400 jiwa , ratusan jiwa yang hilang, ditambah luka luka dan perawatan di rumah sakit serta beragam kerugian materiil dan imateril.
Namun di media sosial, bencana banjir ini justru dikaitkan dengan sosok Zulkifli Hasan, yang saat ini menjabat Menko Pangan. Tuduhan tersebut banyak muncul dari unggahan di media sosial.
Dalam unggahan tersebut, tampaknya netizen menuding kerusakan hutan di Sumatera merupakan buah dari izin-izin yang dikeluarkan saat Zulhas masih menjabat Menteri Kehutanan beberapa tahun lalu.
Nama Zulhas bukan pertama kali dikaitkan dengan isu deforestasi. Masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan tahun 2009–2014 memang kerap disorot oleh aktivis lingkungan. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah kasus Taman Nasional Tesso Nilo di Riau yang disebut berubah menjadi perkebunan sawit ilegal secara masif.
Menurut Aktifis 98, Lutfi Nasution, maraknya tudingan yang di alamatkan kepada Zulhas adalah hal lumrah diera demokrasi pasca reformasi 1998, semua orang berhak bersuara. Kadang Benar dan salah jadi abu-abu.
"Begini, sekarang kan era demokrasi, apalagi digitalisasi berkembang dengan pesat, dan juga sekarang kan zaman Reformasi 1998, kebebasan berbicara dan bersuara mendapat ruang, berbeda dengan zaman orde baru, jadi tudingan netizen menjadi hal yang wajar. Persoalannya, apakah yang disampaikan netizen itu benar atau salah, bermuatan kepentingan politik atau kepentingan pihak tertentu, ataukah untuk lakukan pembunuhan karakter terhadap Pak Zulhas dengan menebarkan benih-benih kebencian, ini kan perlu diuji," katanya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Lutfi menilai, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penanggulangan bencana alam sangat cepat dan koordinasi kementerian dan lembaga berjalan dengan baik, sehingga dapat mengurangi beban rakyat yang terdampak musibah tersebut.
"Kami sangat mengapresiasi gerak cepat kepemimpinan Pak Prabowo, dalam menanggulangi musibah bencana alam yang melanda Indonesia, baik musibah letusan gunung berapi di Jawa dan musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera. Bahkan, Pak Prabowo perintahkan langsung menteri-menterinya untuk bekerja keras menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan rakyat yang terdampak. Ini kan bagus, jadi pemerintah tidak abai, pemerintah hadir disaat rakyat membutuhkan," terang peneliti senior Swarna Dwipa Institute.
Masih Lutfi, menyoal video klarifikasi Zulhas di podcast Curhat Bang Denny Sumargono, pihaknya menjelaskan bahwa itu juga bagian dari demokrasi, ada hak bertanya dan ada hak jawab.
Salah satu pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) ini membeberkan, bahwa dalam klarifikasi Zulhas dalam podcast channel Densu menjawab pertanyaan netizen saat Harrison Ford mendatangi kantor Kementerian Kehutanan saat pembuatan film dokumenter, secara blak-blakan sudah disampaikan Zulhas ke publik.
"Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Zulhas dalam podcast channel Densu sudah clear. Pertama, pada saat pembuatan film dokumenter tersebut, beliau menyampaikan apa yang diketahui masyarakat dan tidak diketahui oleh masyarakat. Kedua, ada peran pengusaha nakal yang menggunakan tameng masyarakat untuk merubah Taman Nasional dan atau Hutan Lindung menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Ketiga, selain faktor alam, musibah bencana alam di Sumatera diakui ada perusakan alam oleh pengusaha nakal. Keempat, ada dugaan konspirasi global dalam proxy war mendiskreditkan Indonesia dimata dunia, bahkan dugaan mengadu domba sesama anak bangsa sendiri. Dan yang kelima, kita harus mewaspadai organisasi-organisasi yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri, serta para importir nakal yang tidak menginginkan rakyat makmur dan petani sejahtera," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti keberanian Presiden Prabowo Subianto melawan mafia-mafia yang selama ini merugikan dan mengatur negara, sehingga Indonesia semakin menjauh dari cita-cita luhur kemerdekaan yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
"Kami salut dengan keberanian Pak Prabowo melawan mafia-mafia, mulai dari mafia di pemerintahan, mafia tambang, mafia pangan, dan lain-lain. Keberanian Pak Prabowo harusnya didukung, jangan dilemahkan. Supaya rakyat dapat menikmati arti kemerdekaan sejati yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, jangan mau kita dibuat menjauh dari cita-cita luhur kemerdekaan dan Pancasila, apalagi sampai dipecah belah," tutupnya.(Red)
0 Komentar