KABUPATEN BEKASI, TEGAR NEWS - Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dinilai terus mengalami kebocoran meski memiliki lebih dari 7.500 pabrik di 11 kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Kondisi ini menuai sorotan keras dari Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi, yang menuding pemerintah daerah gagal memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah.
Gunawan, akrab disapa Mbah Gun selaku perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Ketua Umum LSM SNIPER, menegaskan bahwa selama ini manajemen pengelolaan PAD tidak transparan dan sarat kelemahan regulasi.
“Bekasi itu kaya potensi, tapi miskin pengelolaan. Uang daerah banyak bocor, sementara masyarakat tidak merasakan manfaat nyata dari keberadaan ribuan pabrik,” tegas Mbah Gun usai menyerahkan resume rekomendasi kebijakan kepada Pemkab Bekasi, Selasa (16/9/2025).
Dalam catatannya, koalisi menyoroti bahwa pabrik-pabrik di kawasan industri banyak menggunakan air tanah dan menghasilkan limbah industri yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Namun hingga kini, kontribusinya belum maksimal. Bahkan, pada awal 2025, Pemkab Bekasi sempat mengalami defisit anggaran hingga sejumlah kewajiban pemerintah tertunda.
Koalisi mendesak agar Pemkab Bekasi segera:
1. Mencabut Perda Nomor 9 Tahun 2007** tentang izin pengelolaan limbah padat Non-B3 yang dianggap sudah tidak relevan.
2. Membuat Perda baru tentang Retribusi Limbah Industri** agar limbah bernilai ekonomis bisa menyumbang PAD.
3. Menerapkan digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi** (QRIS, virtual account, platform digital) untuk menutup celah kebocoran dan meningkatkan transparansi.
Menurut Mbah Gun, jika langkah-langkah strategis ini tidak segera diambil, maka pada 2026 Kabupaten Bekasi akan menghadapi krisis fiskal yang lebih parah, dengan ketergantungan tinggi pada dana perimbangan pusat dan pendapatan asli daerah yang terus bocor.
“Pemerintah daerah jangan hanya sibuk mencari pembenaran, tapi harus berani membongkar dan menutup kebocoran PAD. Kalau tidak, Bekasi hanya jadi ‘lumbung industri’ tanpa manfaat bagi rakyatnya,” tandas Mbah Gun.(Red/BYD)
0 Komentar