TNI dari Kodam Jayakarta Melakukan Pengamanan Demo Buruh di Balai Kota

Anggota TNI dari Kodam Jayakarta mengamankan Balai Kota DKI Jakarta saat demo buruh berlangsung di depan kantor Ahok tersebut.

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Ada yang tak biasa dengan kondisi Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/10/2015). Yaitu bersliwerannya seratusan lelaki bertubuh tegap dengan pakaian loreng hijau. Mereka adalah personel TNI yang ditugaskan di kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Adapun keberadaan puluhan anggota TNI dari Kodam Jayakarta itu guna melakukan pengamanan di objek vital yang diperkirakan menjadi titik aksi unjuk rasa buruh. Keberadaan TNI juga sebagai pendamping personel kepolisian yang lebih banyak dikonsentrasikan melakukan pengamanan di luar area Balai Kota DKI, seperti di Istana Merdeka, gedung DPR RI dan sebagainya.

Hingga siang ini demo buruh masih terus berlangsung menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Alasan buruh menolak PP Pengupahan lantaran besaran upah yang dirumusakan dalam PP Pengupahan tidak ideal dan tertutupnya ruang negosiasi ketika PP Pengupahan diberlakukan.

Adapun Dewan Pengupahan DKI Jakarta akhirnya memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2016 sebesar Rp 3,1 juta. Jumlah ini berbeda dengan upah secara hitung-hitungan menggunakan formulasi pada PP Pengupahan yang hanya Rp 3.010.500.

Keputusan penetapan upah ini diambil tak mudah. Pasalnya, seperti biasa pihak buruh dan pengusaha memiliki usulan UMP yang berbeda. Pengusaha sendiri meminta agar UMP sesuai rumusan PP Pengupahan, yaitu sebesar Rp 3.010.500.

Sedangkan buruh menuntut Rp 3.133.740. Setelah diskusi alot selama kurang lebih 6 jam, akhirnya disepakati jika UMP DKI 2016 DKI Jakarta sebesar Rp 3.100.000.

(Hasan/stv)