*Opini Oleh : Anton Aritonang Ketum GNRI 98*
JAKARTA, TEGAR NEWS - Jumlah 48 menteri dan 56 wakil menteri telah dilantik dalam Kabinet Prabowo merupakan sesuatu hal yang terlalu besar atau terlalu gemuk. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk politik transaksional atau politik balas budi terhadap kelompok-kelompok yang mendukungnya.
Koalisi besar dibentuk untuk meraih kemenangan dalam pemilu akan berdampak sesuatu yang harus 'dibayar' dengan bagi-bagi kursi menteri kepada partai-partai pendukung dan lainnya.
Sejarah telah membuktikan bahwa kinerja kabinet yang besar akan memperlambat pengambilan keputusan-keputusan penting, karena setiap kebijakan harus melewati banyak lapisan kepentingan.
Gerakan Nasional '98 berpandangan bahwa pembentukan KABINET GEMUK ini terkesan setengah hati. Sebab, posisi dan jabatan strategis seharusnya tidak boleh menjadi alat kompromi politik, ternyata diisi oleh figur-figur yang diragukan kredibilitas, kapabilitas dan integritasnya.
Belum lagi bagi-bagi jabatan Wakil Menteri, Badan dan Wakil Badan yang semestinya dipegang oleh orang-orang yang profesional, berintegritas dan setia kepada bangsa.
Baru beberapa hari menjabat perilaku Presiden dan para pembantunya di kekuasaan tidak berubah, seolah aji mumpung berkuasa sehingga tidak patut menjadi contoh untuk rakyat Indonesia.
Contoh yang sangat nyata :
1. Presiden Prabowo mengundang makan malam untuk keluarganya di Istana, karena bagi kita Istana Negara merupakan simbol negara dan hanya untuk acara-acara yang bersifat kenegaraan
2. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Tragedi '98 bukan merupakan Pelanggaran HAM berat
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto menggunakan Kop Surat Kementerian untuk kepentingan pribadinya (acara Haul)
4. Menteri Hak Azasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran dana untuk program kementeriannya sebanyak 20 T
5. Sementara itu Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang menginginkan jabatan Wakil Menteri Pariwisata agar bisa jalam-jalan dan melihat laut
Dengan dasar inilah kami Gerakan Nasional '98 menyatakan agar :
1. Presiden Prabowo tidak menggunakan Istana Negara untuk kepentingan keluarga
2. Presiden Prabowo agar segera mengevaluasi beberapa perilaku Menteri dan Wakil Menteri yang terlihat tidak memiliki profesionalitas, kapabilitas dan integritas demi Indonesia Maju.(Red)
0 Komentar