 |
| Foto : Satyo Putwanto (dok Istimewa) |
JAKARTA , TEGAR NEWS - Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menilai Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) seharusnya dipecat, karena dianggap berusaha meraih keuntungan dengan cara memeras rakyat kecil.
Satyo menambahkan, jangan salahkan rakyat kalau Ahok dijuluki Si Raja Tega jika BBM jenis Premium dan Pertalite bakal dihapus. Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas harga BBM bagi masyarakat, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 36/PUU-X/2012.
"Jika Premium dan Pertalite benar-benar dihapus, masyarakat akan dipaksa menggunakan Pertamax yang harga jualnya selalu disesuaikan dengan istilah keekonomian dan diatur oleh mekanisme pasar bukan pemerintah. Sehingga rencana penghapusan Premium merupakan pelanggaran UUD 45 Bab XIV, Pasal 33 khususnya ayat 3," ujar Satyo kepada Tegar News, Kamis (3/9/2020).
Satyo menambahkan, pernyataan Dirut pertamina soal alasan rencana penghapusan Premium dan Pertalite karena mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No 20/2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91 adalah salah persepsi.
"Sebab yang menjadi objek Pasal 33 UUD 45 Ayat 3 mengatakan 'Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat', bukan soal pengendalian dampak lingkungan, begitu juga objek Putusan MK No 36/2012 menegaskan bahwa soal dampak lingkungan yang dibahas, tetapi soal penguasaan barang oleh negara yang berasal dari alam, maka produksi dan penjualannya dikontrol oleh negara," jelas Satyo.
Mantan Sekjen Prodem ini menilai, menjual BBM dengan standar kesehatan dan lingkungan adalah bersifat mandatory. Tetapi menjualnya dengan mengacu kepada Mean Oli Platt Singapore (MOPS) atau dengan mekanisme pasar itu yang dilarang.
"Selama ini Pertamina sudah melanggar UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen," kata Satyo.
Satyo menambahkan, Pertamina selama ini menjual BBM dengan kualitas jelek ke masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Dirut Pertamina, Nicke saat rapat dengan Komisi VII DPR RI.
"Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Pertamina ini mestinya sudah dipecat semua, mau untung tapi caranya malak rakyat melulu. Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Menteri ESDM (Arifin Tasrif) juga harusnya sudah dieliminasi karena menjadi pihak yang paling bertanggung jawab menempatkan orang-orang yang nggak kredibel dan menjalanakan regulasi yang berkhianat pada Pancasila dan UUD 1945." pungkas Satyo.(JC)
0 Komentar