 |
| Foto : Ilustrasi |
*) Oleh : Fernando A Untung Simanjuntak S.H., M.H.
JAKARTA , TEGAR NEWS - Advokat Fernando A. Untung Simanjuntak S.H, M.H. yang tergabung di ARPM Law & Co.
Hubungan kerja yang tercipta di dalam
perusahaan menimbulkan 2 (dua) pihak yang saling mengikat berdasarkan
perjanjian kerja yang telah ditandatangani yaitu Pengusaha dan Pekerja. Dalam
hubungan kerja tersebut tidak dapat dipungkiri terjadi pemutusan hubungan kerja
(selanjutnya disebut PHK). Pada umumnya dikalangan masyarakat umum PHK
cenderung diasumsikan dilakukan oleh Perusahaan, padahal di dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya di sebut UU
Ketenagakerjaan) PHK dapat dilakukan juga oleh Pekerja itu sendiri, diantaranya
apabila pekerja mengundurkan diri, meninggal dunia, dll.
Terkait dengan judul artikel
diatas, “PHK sepihak apa yang harus dilakukan” ?, maka untuk menjawab hal
tersebut tidak terlepas dari dasar hukum yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI).
Di dalam pengaturan UUK bahwa apabila
pengusaha melakukan PHK maka pengusaha harus memberikan sejumlah kompensasi
sesuai dengan jenis PHK yang dilakukan oleh pengusaha, tidak ada pengaturan
bahwa apabila pekerja melakukan PHK maka pekerja harus membayar sejumlah
kompensasi.
UU PPHI hadir untuk mengakomodir
upaya penyelesaian PHK apabila apabila terdapat perselisihan atas PHK sesuai
dengan UU PPHI Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “jenis perselisihan hubungan
industrial meliputi :
a. 1. Perselisihan
hak ;
b. 2. Perselisihan
kepentingan ;
c. 3. Perselisihan
pemutusan hubungan kerja ; dan
d. 4. Perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
UU PPHI mengatur bahwa
penyelesaian perselisihan PHK harus melewati beberapa proses, diantaranya
perundingan bipartit antara pihak pekerja dengan pengusaha, mediasi (tripartit)
antara pihak pekerja, pengusaha dan instansi pemerintah yang bertanggungjawab
dibidang ketenagakerjaan, pengajuan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial
yang ada pada tingkat Propinsi (khusus untuk Jakarta terdapat pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat).
Kesimpulannya adalah PHK yang
tidak sesuai dengan ketentuan di dalam UUK dapat dilakukan proses penyelesaian
berdasarkan UU PPHI guna mempertahankan hak yang seharusnya diperoleh.
Demikian ulasan singkat dari kami, kiranya dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan didalam UUK. (FAUS)
0 Komentar